Pengertian Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

1. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.
2. R. Subekti, berpendapat hukum acara  itu mengabdi kepada hukum materiel, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiel itu sebaiknya  selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.
3. MH. Tirtaamidjaja Hukum Acara Perdata adalah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiel.
4. Soepomo, dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.
5. Sudikno mertokusumo, Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiel. Konkretnya: hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.

Hukum acara perdata adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dalam praktik. Oleh karena itu, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (eigenrichting), tapi ia dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting”. Tuntutan hak ini dapat dibedakan menjadi 2 macam:

1)      Permohonan

Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, dimana hanya terdapat satu pihak saja, yang disebut dengan pemohon. Permohonan termasuk dalam lingkup peradilan  volunteer (voluntaire jurisdictie) atau peradilan tidak sesungguhnya. Ciri khas dari permohonan adalah bersifat reflektif, yaitu hanya demi kepentingan pihaknya sendiri tanpa melibatkan pihak lain.

2)      Gugatan

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung  sengketa dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Gugatan termasuk dalam lingkup peradilan sesungguhnya. Ciri  khas dari gugatan adalah bersifat resiproksitif (terjadi secara berbalasan), berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas kembali gugatan dari penggugat.         

Hukum Acara Perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu :

a.   Tahap Pendahuluan ; tahap persiapan menuju pada penentuan atau pelaksanaan

b.  Tahap Penentuan; tahap diadakannya pemiriksaan dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusan.

c.   Tahap Pelaksanaan; tahap dialksanakannya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ( In krag van gewisjd )   

2. Sumber Hukum Acara Perdata

A.    Undang-Undang

1.      UU Darurat No. 1 tahun 1951

Berdasar UU ini maka hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia di bedakan menjadi 2 :

a.       Untuk Jawa dan Madura berlaku HIR ( Het Herziene Indonesisch Reglement / Reglemen Indonesia yang diperbaharui ; Stb 1848 No 16, Stb. 1941 No. 44).

b.      Untuk luar Jawa dan Madura berlaku Rbg ( Rechtsreglement Buitengewesten / Reglemen daerah seberang Stb. 1927 No. 27)

2.      Reglement op de Burgerlijke Rechvordering ( Rv) Stadblad No 52, Stb. 1849 No. 63.

Rv ini sebenarnya merupakan ketentuan hukum acara perdata untuk golongan eropa. Menurut Supomo, dengan dihapuskannya Raad Justitie dan Hooggerechtshof , maka Rv menjadi sudah tidak berlaku lagi di Indonesia.

Pemberlakuan Rv di dalam acara perdata di pengadilan negeri sampai dengan saat sekarang ini pada dasarnya karena praktek masah membutuhkan dan belum ada aturan hukum yang mengaturnya seperti ; aturan yang mengatur mengenai Isi suatau Gugatan/Permohonan, beracara dengan tiga pihak dll  

3.      Buku Ke IV KUHPerdata (BW) tentang Pembuktian dan Kadaluarsa.

4.      UU No. 14 tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehaklman).

5.      UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975, PP 10 tahun 1980 dan PP no. 45 tahun 1982

6.      UU. No. 14 tahun 1985 tentang MA

7.      UU. No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

8.      UU. No. 5 tahun 1985 tentang PTUN

9.      UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

10.  UU tentang Kepailitan, UU.tentang HKI , UU ttg Arbritrase dan UU lainya yang didalamnya memuat tentang ketentuan beracara perdata.

B.     Yurisprodensi

Yurisprodensie yaitu putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Yurisprodentie merupakan sumber hukum yang hidup ( the living law) yang harus menjadi perhatian yang cukup bagi para penegak hukum.

Di Indonesia ajaran yang dianut berkaiatan dengan yurisprodensi ini adalah lebih bersifat The persuasive force of law ( hakim tidak terikat pada putusan hakim yang terdahulu untuk suatu perkara yang sama dan sejenis), ini berbeda dengan Negara anglo saxon dimana hakim sangat terikat pada putuisan hakim yang terdahulu untuk perkara yang sama dan sejenis ( The binding force of law)

C.     Kebiasaan

Yaitu adat kebiasaan yang selalu dilakukan oleh para hakim di dalam melakukan pemeriksaan perkara yang biasanya bersifat tidak tertulis.

D.    Traktat / Perjanjian International

Yaitu perjanjian yang dibuat oleh pemerintah RI dengan negara lain yang didalamnya memuat kerjasama dibidang peradilan.

E.     Doktrin/ Ajaran Ilmu Pengetahuan

Doktrin sebenarnya bukanlah hukum, namun dapat digunakan oleh hakim dalam menggali dan menemukan hukumnya khususnya apabila aturan hukumnya tidak jelas dan atau belum ada.

3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

A.    Asas Hakim bersifat Menunggu

B.     Asas Hakim Pasif

C.     Asas Obyektifitas Peradilan

1.      Asas terbukanya persidangan

2.      Asas mendengar kedua belah pihak

3.      Asas putusan harus disertai Alasan-alasan

4.      Asas bebas dari campur tacngan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman

5.      Asas adanya hak ingkar

6.      Asas pemeriksaan dilakukan dalam dua tingkat

7.      Asas Demi keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

8.      Asas Susunan Persidangan Majelis.

D.    Asas beracara dikenakan biaya

E.     Asas tidak ada keharusan mewakilkan

F.      Asas MA puncak dari Peradilan

G.    Asas sederhana, cepat dan biaya ringan