Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam diancam dengan sanksi pidana.[1] Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Pengertian tindak pidana merupakan perilaku seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain tersebut. Adapun kerugian tersebut dapat berupa kerugian fisik dan ataupun kerugian mental (psikis)[2].

Tindak pidana juga diartikan sebagai perilaku yang melanggar hukum. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut[3].

Adanya tindak pidana tersebut peranan hukum dalam masyarakat sangat penting sebagai benteng keadilan. Instansi hukum berhubungan dengan budaya kekuasaan. Negara Hukum Indonesia memberikan kekuasaan penuh terhadap keberadaan jalanya hukum.

Putusan Makamah Agung tersebut dapat dikatakan bahwa bagi adanya “ “perbuatan-perbuatan”  itu pidana hanya perbuatan harus adanya perbuatan yang dilakukan orang yang melanggar larangan dalam suatu perundang undangan pidana pada pasal 1 ayat (1) KUHP, kedua perbuatan pidana “ bersifat melawan hukum”.[4]

Dengan dicantumkanya ketentuan seperti termuat dalam pasal 1 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:

“tiada suatu perbuatan boleh di hukum melaikan atas kekuatan aturan pidana dalam  undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP, para pakar membuat unsur-unsurnya sebagai berikut :

a.       Harus ada suatu norma pidana tertentu. Suatu norma hukum pidana yang mengandung ancaman hukuman (sanksi) perbuatan yang melanggarnya.

b.      Norma hukum pidana itu harus berdasarkan suatu undang-undang. Dalam hal ini perlu diperhatikan “ suatu undang-undang”. Dengan demikian, bukan bentuk peraturan-peraturan yang bukan undang-undang. Undang-undang, dibuat bersama-sama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan/instansi yang berwenang sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

c.       Norma hukum pidana itu telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan, hal ini mengandung makna bahwa undang-undang tidak dapat berlaku surut.[5]

Maka dapat disimpulkan bahwa suatu ketentuan tindak pidana, secara formal perbuatan dimaksud adalah melawan hukum karena perbuatan termaksud telah melanggar suatu larangan yang dicantumkan dalam Undang-undang Pidana.

Maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yaitu apabila perbuatan itu :

1.      Melawan hukum

2.      Merugikan masyarakat

3.      Dilarang oleh aturan pidana

4.      Pelaku diancam pidana.[6]

Mengenai masalah tindak pidana ini, maka perlulah disebut tentang hubungan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena hubungan antara keduanya ini sangat erat sekali, tidak mungkin ada suatu tindak pidana tanpa pembuatnya karena timbulnya suatu tindak pidana disebabkan oleh adanya orang yang berbuat. Kedua fakor ini penting untuk kepentingan penjatuhan hukuman, oleh karena tidak setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana akan  dijatuhi hukuman, kecuali orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatanya itu.[7]

Jadi kesimpulanya, bahwa orang yang melakukan tindak pidana baru akan dihukum apabila ia mempunyai kesalahan. Atau suatu azas yang populer :

“tidak dipidana tanpa kesalahan, “ atau “ tidak dipidana kalau tak ada kesalahan”.[8]

---

[1] Suharto “Hukum Pidana Materiil” unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwaan”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal. 28

[2] Sukiswati “ Unsur-unsur Tindak Pidana dan Kejahatan Terhadap Perempuan”, Erlangga Pustaka, Jakarta, 2001, Hal. 35

[3]  Roeslan Saleh, “ Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Djawab Dalam Hukum Pidana”, Gramedia Utama, Jakarta, 1959, Hal. 15

[4] Ibid, Hal. 73

[5] Leden Marpaung , “Tindak Pidana Terhadap Kehormatan “, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal. 2-3

[6] Moeljatno, ”Azas-azas Hukum Pidana”, Budi Aksara, Jakarta, 1980, Hal.1

[7] M. Sudrajat Bassar, “ Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal.4

[8] Ibid